Konflik antara Rusia dan Ukraine yang memasuki tahun ketiga telah berfungsi sebagai katalis signifikan dalam mendefinisikan ulang lanskap keamanan regional Asia Tenggara, memaksa negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan penilaian ulang yang mendalam terhadap postur pertahanan, jaringan pasokan alutsista, dan kerangka kerja kerja sama keamanan mereka. Pergolakan geopolitik global yang ditimbulkan oleh konflik ini tidak lagi menjadi fenomena yang terbatas pada kawasan Eropa, tetapi telah merambah ke dalam kalkulus strategis negara-negara yang secara geografis berjarak, menciptakan tekanan dan peluang yang kompleks bagi blok regional ini. Sebagai sebuah entitas yang dibangun di atas prinsip-prinsip konsensus, non-intervensi, dan sentralitas, ASEAN kini menghadapi ujian berat dalam mempertahankan solidaritas kolektifnya di tengah realitas pragmatis yang mendorong anggota-anggotanya ke arah kebijakan pertahanan nasional yang semakin berbeda, bahkan saling bersaing.
Diferensiasi Pasca-Konflik: Fragmentasi dalam Kebijakan Pertahanan
Lanskap respons negara-negara ASEAN terhadap dampak perang Rusia-Ukraine terhadap sektor pertahanan mereka menggambarkan sebuah dinamika fragmentasi yang nyata. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan pola yang terpecah: beberapa negara, seperti Vietnam, Filipina, dan Singapura, telah secara aktif mendiversifikasi portofolio alutsista mereka, mengurangi ketergantungan pada peralatan Rusia sambil memperdalam kerja sama dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa Barat lainnya. Peningkatan kekuatan militer dan modernisasi di negara-negara ini didorong oleh kekhawatiran atas volatilitas pasokan dan tekanan sanksi internasional. Di sisi lain, negara-negara seperti Myanmar dan, dalam batas tertentu, Laos dan Kamboja, masih mempertahankan hubungan pertahanan yang kuat dengan Rusia, sebuah pilihan yang tidak hanya bernuansa pragmatis tetapi juga politis, mencerminkan kedekatan rezim dan keengganan untuk tunduk pada tekanan eksternal dari Blok Barat. Pola yang berbeda ini menciptakan sebuah mozaik postur pertahanan di kawasan yang semakin tidak seragam.
Ujian bagi Sentralitas ASEAN dan Implikasi bagi Indonesia
Dinamika ini menempatkan centrality ASEAN sebagai arsitek utama keamanan kawasan di bawah ancaman langsung. Potensi fragmentasi dalam pembelian dan doktrin alutsista ini menggarisbawahi tantangan untuk membangun respons kolektif yang efektif terhadap ancaman tradisional dan non-tradisional, mulai dari keamanan maritim di Laut China Selatan hingga kejahatan transnasional. Bagi Indonesia, sebagai negara terbesar dan salah satu pendiri ASEAN, implikasi ini sangat strategis. Posisi kepentingan strategis Indonesia sangat terkait dengan kemampuannya menjaga sentralitas ASEAN tetap relevan. Indonesia dituntut untuk berperan sebagai stabilisator, bukan hanya dengan memoderasi rivalitas kekuatan besar di kawasan, tetapi juga dengan menjembatani perbedaan pendekatan keamanan di antara sesama negara anggota. Kegagalan dalam upaya ini dapat melemahkan ASEAN sebagai sebuah platform kolektif, mendorong munculnya format keamanan "minilateral" yang lebih kecil dan eksklusif, yang pada gilirannya dapat meminggirkan peran dan kepentingan Indonesia dalam arsitektur keamanan regional yang baru.
Implikasi jangka pendek dari polarisasi ini sudah mulai terlihat dalam kompleksitas operasi keamanan bersama, seperti koordinasi patroli laut di wilayah-wilayah sengketa. Perbedaan dalam platform teknologi, doktrin operasi, dan bahkan dalam prioritas ancaman yang dirasakan dapat mengurangi efektivitas operasi tersebut. Dalam jangka menengah, fragmentasi dapat mengarah pada terciptanya sub-kelompok keamanan informal di dalam ASEAN yang didasarkan pada kesamaan pemasok alutsista dan patronase geopolitik, sebuah skenario yang secara fundamental bertentangan dengan semangat integrasi keamanan ASEAN. Dalam konteks keseimbangan kekuatan (balance of power) yang lebih luas, perpecahan ini dapat dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal untuk memperdalam pengaruhnya melalui hubungan bilateral pertahanan yang selektif, sehingga pada akhirnya mengubah ASEAN dari sebuah driver menjadi sebuah driven dalam dinamika geopolitik Indo-Pasifik.
Oleh karena itu, tantangan ke depan bukan lagi sekadar tentang modernisasi kekuatan militer secara nasional, melainkan tentang kemampuan ASEAN untuk mentransformasikan kerangka dialognya—seperti KTT ASEAN dan Forum Regional ASEAN (ARF)—menjadi wahana yang benar-benar dapat mengelola perbedaan strategis ini. Masa depan keamanan regional ASEAN pasca-Rusia-Ukraine bergantung pada kapasitasnya untuk merumuskan suatu visi keamanan kolektif yang inklusif namun tetap menghormati kepentingan nasional yang sah. Tanpa kemajuan yang berarti ke arah ini, ASEAN berisiko terperangkap dalam sebuah paradoks: semakin kuat militer negara-negara anggotanya secara individual, semakin lemah kohesi dan posisi tawarnya sebagai sebuah blok dalam menghadapi tekanan dan persaingan geopolitik global yang semakin intens.
