Samudra Hindia, yang membentang dari pesisir timur Afrika hingga ke perairan Asia Tenggara, telah lama menjadi jalur pelayaran vital bagi perdagangan global dan keamanan energi. Analisis Lowy Institute pada pertengahan 2026 menegaskan bahwa kawasan ini kini menjadi pusat gravitasi persaingan strategis antara kekuatan besar, dengan implikasi langsung terhadap stabilitas regional dan keseimbangan kekuatan (balance of power). Dinamika ini tidak hanya bersifat militer, melainkan juga mencakup aspek ekonomi, infrastruktur, dan diplomasi maritim, yang secara langsung memengaruhi posisi negara-negara pantai, termasuk Indonesia.
Persaingan Quad dan Tiongkok: Antara Patroli Maritim dan Investasi Infrastruktur
Kemitraan Quad—yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia—telah meningkatkan koordinasi patroli maritim, pengawasan domain, dan investasi infrastruktur di negara-negara pulau strategis seperti Sri Lanka, Maladewa, dan Mauritius. Langkah ini merupakan upaya kolektif untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok yang semakin dalam di Samudra Hindia melalui Belt and Road Initiative (BRI) dan peningkatan frekuensi kunjungan kapal angkatan laut serta kapal risetnya. Dengan pangkalan pendukung di Djibouti, Tiongkok memperkuat jejak logistiknya, sementara Quad berusaha membangun arsitektur keamanan maritim yang lebih inklusif namun tetap kompetitif. India, melalui doktrin 'SAGAR' (Security and Growth for All in the Region), berusaha menegaskan kepemimpinan regionalnya, namun dihadapkan pada dilema antara menjaga otonomi strategis dan mempererat aliansi dengan Quad. Negara-negara kecil di kawasan ini memainkan strategi hedging, mencari keseimbangan antara manfaat investasi dari berbagai pihak dan menjaga kedaulatan mereka. Persaingan ini juga meluas ke akses pelabuhan, kontrak infrastruktur komunikasi bawah laut, dan pengaruh dalam organisasi regional seperti Indian Ocean Rim Association (IORA).
Implikasi bagi Indonesia: Antara Poros Maritim dan Kenyataan Geopolitik
Bagi Indonesia, yang memiliki garis pantai terpanjang di Samudra Hindia dan secara konsisten menyatakan diri sebagai Poros Maritim Dunia, dinamika ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, persaingan antara Quad dan Tiongkok dapat membuka ruang bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar dalam kerja sama maritim, namun di sisi lain, ketidakmampuan mengamankan kepentingan nasional di laut lepas ini akan meruntuhkan klaim Poros Maritim dan membahayakan konektivitas ekonomi nasional. Keamanan jalur pelayaran di Samudra Hindia sangat vital bagi keamanan energi Indonesia, mengingat sebagian besar pasokan minyak dari Timur Tengah serta jalur ekspor ke Afrika dan Eropa melintasi perairan ini. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengembangkan visi dan kapabilitas yang jelas, termasuk memperkuat kehadiran TNI AL dan Bakamla di perairan barat, serta mengembangkan kerja sama keamanan maritim yang setara dengan semua pihak tanpa terikat pada satu blok. Partisipasi aktif dalam IORA juga menjadi kunci untuk memastikan kepentingan Indonesia tidak terpinggirkan dalam arsitektur regional yang sedang dibentuk.
Dalam jangka menengah dan panjang, stabilitas Samudra Hindia akan sangat bergantung pada kemampuan negara-negara pantai untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan investasi dan kedaulatan. Potensi eskalasi, baik dalam bentuk insiden maritim maupun persaingan pengaruh yang lebih intensif, tetap terbuka. Indonesia harus mampu memanfaatkan posisi geografisnya sebagai poros maritim untuk menjadi jembatan dialog dan kerja sama, bukan sekadar arena persaingan. Refleksi kritis terhadap doktrin Poros Maritim dunia perlu diiringi dengan langkah konkret di lapangan, agar klaim tersebut tidak hanya menjadi retorika diplomatik, melainkan tercermin dalam kapabilitas pertahanan dan diplomasi maritim yang adaptif terhadap dinamika kekuatan di Samudra Hindia.
