Arsitektur keuangan dan ekonomi global yang terbentuk pasca-Perang Dingin, dengan Dolar AS sebagai pilar hegemoninya, kini mengalami tekanan struktural yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebangkitan blok ekonomi BRICS+—yang kini mencakup kekuatan energi seperti Arab Saudi dan Iran, serta negara kunci Afrika seperti Ethiopia dan Mesir—menandai artikulasi geopolitik kolektif dari Global South. Ambisi intinya adalah membangun kerangka kerja ekonomi alternatif yang mengurangi ketergantungan pada sistem Barat, sebuah langkah yang secara langsung menantang monopoli koersi ekonomi yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Proyek ini dengan demikian bukan sekadar inisiatif ekonomi, melainkan wahana politik untuk mempercepat transisi menuju multipolaritas dunia yang lebih seimbang.
De-Dolarisasi sebagai Proyek Geopolitik: Menggerus Pilar Kekuatan Barat
Strategi utama BRICS+ dalam mengonkretkan visi multipolar ini berpusat pada agenda de-dolarisasi yang sistematis. Dorongan untuk menggunakan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi merupakan respons rasional terhadap kerentanan strategis. Pengalaman berbagai negara, termasuk anggota baru BRICS+, yang menghadapi sanksi sepihak dan pemutusan akses dari sistem pembayaran global seperti SWIFT, telah mengekspos instrumen keuangan sebagai senjata geopolitik. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur paralel—melalui New Development Bank (NDB) dan eksplorasi sistem pembayaran digital bersama—bertujuan menciptakan ekosistem finansial yang tahan terhadap koersi eksternal. Jika berhasil, redistribusi arus modal global ini akan secara fundamental menggeser balance of power, dengan mengurangi leverage ekonomi Barat dan membuka ruang manuver strategis yang lebih luas bagi negara-negara Global South.
Dilema Indonesia: Menavigasi Poros Baru dalam Tatanan yang Berubah
Bagi Indonesia, dinamika ini menempatkan diplomasi free and active pada ujian yang paling kompleks sejak era Perang Dingin. Sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan aspirasi kepemimpinan global, potensi keanggotaan dalam BRICS+ menawarkan manfaat strategis yang nyata: diversifikasi sumber pembiayaan, akses ke pasar raksasa yang berkembang, dan peningkatan daya tawar dalam tata kelola ekonomi dunia. Namun, tarikan menuju blok ekonomi yang secara eksplisit mendorong dekopling dari arsitektur Barat mengandung konsekuensi geopolitik yang dalam. Keputusan untuk bergabung akan ditafsirkan sebagai realignment strategis oleh Washington dan sekutu tradisional Indonesia di kawasan Indo-Pasifik, seperti Jepang dan Australia. Hal ini dapat memengaruhi dinamika dalam ASEAN, yang prinsip sentralnya adalah menjaga keseimbangan (equilibrium), serta kemitraan dengan kuad seperti AS, Jepang, Australia, dan India. Jakarta terpaksa melakukan kalkulasi ketat antara keuntungan ekonomi strategis jangka panjang dan biaya terhadap postur keamanan regional serta hubungan dengan mitra tradisional yang selama ini menjadi fondasi stabilitasnya.
Implikasi jangka panjang dari kebangkitan BRICS+ terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara dan posisi Indonesia bersifat paradoks. Di satu sisi, keberhasilan blok ini dalam membangun sistem alternatif dapat memberi Indonesia—dan negara ASEAN lainnya—lebih banyak pilihan dan ruang diplomasi, mengurangi tekanan untuk berpihak dalam kompetisi AS-China. Di sisi lain, fragmentasi sistem keuangan global berisiko memicu volatilitas, mempersulit koordinasi kebijakan makroekonomi, dan berpotensi menarik negara-negara ke dalam orbit pengaruh yang saling bersaing, sehingga mengikis sentralitas ASEAN. Pilihan Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan BRICS+ mengoperasionalkan alternatifnya, serta evolusi strategi AS dan sekutu dalam menanggapi tantangan ini. Apapun pilihannya, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk beroperasi dalam dunia yang semakin terfragmentasi, di mana logika multipolaritas dan persaingan blok akan semakin mendefinisikan interaksi ekonomi dan keamanan internasional.
