Memasuki tahun kelima pelaksanaannya, stagnasi implementasi Konsensus Lima Poin ASEAN dalam merespons krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar telah melampaui sekadar kegagalan kebijakan regional. Kerangka kerja ini telah mengalami metamorfosis geopolitik menjadi barometer kritis bagi kohesi internal, kredibilitas global, dan efektivitas ASEAN sebagai organisasi pengatur keamanan kolektif di Asia Tenggara. Kegagalan kolektif tersebut secara gamblang memaparkan tarik-menarik fundamental antara imperatif normatif demokrasi dan HAM dengan kalkulasi pragmatis keamanan dan kepentingan ekonomi nasional anggota ASEAN, suatu disharmoni yang berpotensi mengakselerasi proses disintegrasi regional yang lebih dalam.
Fragmentasi Kebijakan dan Erosi ASEAN Centrality
Kegagalan ASEAN dalam menekan junta militer Myanmar merepresentasikan bukan sekadar hambatan diplomatik, melainkan manifestasi nyata dari fragmentasi kebijakan dan kepentingan yang mendalam di dalam tubuh organisasi. Pilihan jalur pragmatis Thailand melalui 'dialog informal' yang berjalan paralel—dan kerap berseberangan—dengan tekanan lebih tegas dari Indonesia dan Malaysia yang mengedepankan inklusi seluruh pemangku kepentingan, menandai runtuhnya front persatuan yang menjadi syarat mutlak tekanan kolektif efektif. Fragmentasi ini tidak hanya melumpuhkan posisi tawar ASEAN vis-à-vis Naypyidaw, tetapi secara strategis menggerogoti prinsip fundamental ASEAN Centrality. Prinsip yang menempatkan ASEAN sebagai pusat gravitasi dan penggerak tata kelola keamanan di kawasannya sendiri menjadi rapuh ketika organisasi gagal menghasilkan respons yang tunggal dan koheren terhadap ujian eksistensial seperti krisis Myanmar.
Implikasi dari pelemahan sentralitas ini bersifat multidimensional dan mengundang intervensi eksternal. ASEAN yang terfragmentasi dipersepsikan sebagai mitra yang kurang solid dan dapat diprediksi oleh kekuatan global utama, sehingga menciptakan vakum kepemimpinan yang segera dieksploitasi oleh aktor-aktor ekstra-regional. Myanmar telah bertransformasi menjadi arena proxy dalam dinamika persaingan strategis antara Tiongkok—dengan kepentingannya pada Koridor Ekonomi China-Myanmar dan pendekatan berbasis stabilitas rezim—dan Amerika Serikat beserta sekutunya yang konsisten menerapkan kerangka sanksi dan tekanan diplomatik berbasis nilai. Dalam konteks ini, kalkulasi politik junta Myanmar akan semakin dikondisikan oleh hubungannya dengan Beijing dan Washington, mengabaikan tekanan kolektif dari sesama anggota ASEAN. Pergeseran ini menandai erosi signifikan terhadap kapasitas ASEAN untuk menentukan dinamika keamanan di wilayah kedaulatannya sendiri.
Dampak Strategis bagi Indonesia dan Rekonfigurasi Kekuatan Regional
Bagi Indonesia, yang merupakan inisiator utama dan pemegang mandat moral dalam proses Konsensus Lima Poin, stagnasi ini merupakan pukulan telak terhadap kepemimpinan dan kredibilitas diplomatiknya di kawasan. Sebagai negara demokrasi terbesar dan kekuatan tradisional pemersatu ASEAN, kegagalan mendorong resolusi krisis di tetangga terdekat tidak hanya merusak profil kepemimpinan Jakarta, tetapi juga memperlemah posisinya dalam kalkulasi keseimbangan kekuatan (balance of power) regional. Kegagalan ini dapat mengindikasikan batas pengaruh Indonesia dalam menyelesaikan konflik intra-ASEAN secara damai, suatu prinsip yang menjadi fondasi filosofi politik luar negerinya. Situasi ini berpotensi mendorong Jakarta untuk mengevaluasi kembali pendekatannya, baik dengan mengintensifkan tekanan melalui jalur bilateral maupun dengan membangun koalisi minilateral dengan negara-negara anggota yang sepaham, yang pada gilirannya dapat semakin memperdalam fragmentasi di tubuh ASEAN.
Dari perspektif jangka menengah dan panjang, stagnasi yang berlarut-larut di Myanmar berpotensi mengkatalisis rekonfigurasi tatanan keamanan Asia Tenggara. Ketidakmampuan ASEAN menyajikan solusi dapat mendorong negara-negara anggota untuk semakin mengalihkan kepercayaan dan kerja sama keamanannya kepada mitra eksternal atau pola kerja sama minilateral di luar kerangka ASEAN. Hal ini akan semakin mengikis relevansi ASEAN sebagai organisasi pengatur utama (primary convener) di kawasan. Selain itu, krisis yang tidak terselesaikan menjadi preseden berbahaya yang dapat mendorong rezim otoriter lain di kawasan untuk mengabaikan norma dan konsensus ASEAN, mengetahui bahwa organisasi tersebut tidak memiliki mekanisme penegakan yang efektif. Akibatnya, stabilitas kawasan yang selama ini dianggap relatif terkendali dapat terganggu oleh meningkatnya ketidakpastian dan potensi konflik terbuka, dengan implikasi langsung terhadap keamanan maritim, aliran perdagangan, dan dinamika politik domestik negara-negara anggota, termasuk Indonesia.
