ASEAN dan Tantangan 'Quiet Fence-Sitting' di Tengah Eskalasi Laut China Selatan

Tahun 2025 mencatat intensifikasi insiden di Laut China Selatan, termasuk manuver kapal dan pesawat yang berisiko tinggi serta pembangunan infrastruktur militer baru oleh beberapa klaimen. Dalam menghadapi tekanan ini, pendekatan kolektif ASEAN sering dikritik sebagai bentuk 'quiet fence-sitting'—sebuah posisi yang terlihat pasif dan menghindari konfrontasi langsung. Analisis mendalam menunjukkan bahwa ketiadaan respons yang tegas dan terpadu dari ASEAN justru mengikis kredibilitas blok tersebut sebagai pemain sentral dalam arsitektur keamanan kawasan. Perundingan Code of Conduct (CoC) yang berlarut-larut semakin tertinggal oleh fakta lapangan yang diciptakan melalui aksi-aksi unilateral. Dinamika aktor memperlihatkan perpecahan tersirat di antara negara anggota ASEAN, dimana beberapa negara terlibat dalam kerja sama keamanan bilateral dengan kekuatan ekstra-regional seperti AS, sementara yang lain lebih berhati-hati. Bagi Indonesia, sebagai negara pemimpin ASEAN dan pihak yang tidak terlibat sengketa klaim teritorial tetapi memiliki ZEE yang tumpang tindih (kasus Natuna), posisi ini sangat delicat. Ketidakmampuan ASEAN bertindak secara kolektif dapat memaksa Indonesia untuk mengambil tindakan unilateral yang lebih kuat dalam menjaga kedaulatan di sekitar Natuna, yang berpotensi meningkatkan tensi secara bilateral dengan China. Implikasi jangka panjangnya adalah perlunya Indonesia memimpin inisiatif diplomasi yang lebih progresif di dalam ASEAN, mungkin dengan menggalang koalisi negara-negara pantai yang peduli pada hukum internasional, untuk menyuntikkan momentum baru dalam proses CoC dan mencegah Laut China Selatan menjadi zona konflik terbuka.