Perundingan Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan kembali menemui kebuntuan yang berkepanjangan. Situasi ini secara fundamental menguji kohesi internal ASEAN serta prinsip sentralitas ASEAN di tengah tekanan persaingan strategis antara AS dan China yang semakin akut. Ketidakmampuan mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum tidak hanya mencerminkan perbedaan posisi antara negara-negara anggota, tetapi juga menunjukkan kerapuhan struktur diplomasi kawasan dalam menghadapi hegemoni unilateralisme. Kawasan Asia Tenggara saat ini berada pada titik kritis di mana kepentingan ekonomi yang terintegrasi dengan China berbenturan langsung dengan kebutuhan keamanan maritim yang seringkali mengandalkan jaminan keamanan dari AS. Akibatnya, ASEAN sebagai organisasi regional justru terpecah, bukan bersatu, saat menghadapi tekanan eksternal dari kedua kekuatan besar tersebut.
Dinamika Aktor dan Ketidakseimbangan Kepentingan
Secara aktor, China terus memperkuat posisi de facto di Laut China Selatan melalui aktivitas militer dan paramiliter yang sistematis, termasuk pengerahan kapal coast guard dan pembangunan instalasi militer di area yang disengketakan. Sebagai respons, AS meningkatkan intensitas patroli kebebasan navigasi (FONOPs) dan memperdalam pakta keamanan bilateral dengan Filipina, Australia, dan Jepang. Insiden seperti bentrokan antara kapal coast guard China dan Filipina di wilayah perairan yang diklaim semakin sering terjadi, menambah ketegangan dan memperkuat polarisasi. Sementara itu, negara-negara ASEAN lain seperti Kamboja dan Laos cenderung mendekat ke China, sementara Vietnam dan Filipina memilih jalur yang lebih tegas dengan dukungan AS. Kondisi ini menimbulkan fragmentasi kepentingan yang sulit dijembatani. Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung: meningkatnya kerentanan di sekitar perairan Natuna, di mana klaim nine-dash line China tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Jakarta terpaksa terus memperkuat postur militernya di sana sebagai langkah defensif yang bersifat pragmatis.
Implikasi Strategis dan Masa Depan Sentralitas ASEAN
Dalam jangka panjang, lemahnya kohesi ASEAN berpotensi mengikis peran strategis Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang dan mediator di kawasan. Jika sentralitas ASEAN terus terdegradasi, maka kemampuan kolektif kawasan untuk merumuskan respons yang efektif terhadap unilateralisme—baik dari China maupun AS—akan semakin berkurang. Konsekuensi paling mengkhawatirkan adalah kemungkinan anggota ASEAN individual mulai mencari jaminan keamanan di luar struktur ASEAN, seperti melalui aliansi bilateral langsung dengan AS atau China. Langkah semacam itu justru akan semakin memecah belah kawasan dan mengurangi efektivitas diplomasi multilateral. Refleksi yang muncul adalah bahwa nilai strategis sentralitas ASEAN saat ini sedang diuji secara fundamental. Kegagalan menjaga kohesi tidak hanya akan melemahkan posisi tawar kolektif, tetapi juga dapat mendorong terbentuknya blok-blok keamanan yang saling bersaing di Asia Tenggara, sebuah skenario yang justru bertentangan dengan semangat perdamaian dan stabilitas yang selama ini diperjuangkan ASEAN. Bagi Indonesia, menjaga keseimbangan antara hubungan ekonomi dengan China dan komitmen keamanan dengan AS menjadi tantangan diplomatik yang semakin kompleks, memerlukan pendekatan yang cermat dan strategis.
